Uji Keabsahan Prosedur Hukum: Kejagung Berpeluang Terbitkan Sprindik Baru Jika Praperadilan Febrie Adriansyah Dikabulkan

Pakar hukum Abdul Fickar Hadjar sebut Kejagung bisa terbitkan sprindik baru jika gugatan praperadilan Febrie Adriansyah dikabulkan PN Jaksel.

BAMSOETNEWS.COM, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) dinilai memiliki landasan hukum untuk menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) baru dalam perkara hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah, apabila gugatan praperadilan yang diajukan pihak tersangka dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menjelaskan bahwa pembatalan penetapan tersangka atau sprindik melalui instrumen praperadilan tidak serta-merta menghentikan substansi perkara jika penyidik memiliki bukti hukum yang cukup.

“Jika sprindik satu dibatalkan, maka bisa dilakukan dengan sprindik baru. Menerbitkan sprindik baru dimungkinkan apabila penyidik masih memiliki bukti pendukung yang cukup untuk melanjutkan penanganan perkara,” kata Fickar dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (21/8/2026).

Pandangan ahli hukum tersebut menanggapi langkah gugatan praperadilan yang diajukan Febrie Adriansyah atas penetapan tersangka dan upaya paksa dalam perkara dugaan korupsi serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Kuasa hukum Febrie, Febri Diansyah, mengungkapkan bahwa pihaknya mengidentifikasi sedikitnya 30 dugaan pelanggaran hukum acara pidana dan prinsip due process of law dalam proses hukum yang dijalankan aparat penegak hukum.

Beberapa poin keberatan yang diuji dalam persidangan meliputi penetapan tersangka TPPU tanpa pembuktian tindak pidana asal (predicate crime) yang jelas, penggabungan pasal TPPU dan tindak pidana asal dalam satu sprindik, hingga pelaksanaan penggeledahan, penyitaan, pencegahan ke luar negeri, dan penetapan tersangka tanpa didahului pemeriksaan calon tersangka.

“Jadi dari beberapa aspek tersebut, kami mengidentifikasi ada indikasi 30 pelanggaran hukum acara dan prinsip-prinsip due process of law. Nah, 30 ini lah tentu yang akan diuji lebih lanjut. Kami sangat menghargai hakim dan berharap praperadilan ini menghasilkan proses hukum yang baik untuk semua,” ujar Febri Diansyah usai persidangan di PN Jakarta Selatan.

Sebagai informasi, Febrie mendaftarkan dua permohonan praperadilan di PN Jakarta Selatan. Perkara nomor 134/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL menguji keabsahan tindakan penyitaan, penggeledahan, dan pencegahan ke luar negeri dengan termohon Polda Metro Jaya, Kortastipidkor Polri, serta Dirdik Jampidsus Kejagung. Sementara perkara nomor 135/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL fokus menguji keabsahan penetapan tersangka oleh Kejagung.

Tajuk Analisis: Penegakan Hukum Berbasis Due Process of Law: Menjaga Keseimbangan Antara Kepastian Hukum dan Pelindungan Hak Asasi

Dinamika hukum pada persidangan praperadilan kasus ini memberikan momentum penting bagi penguatan sistem peradilan pidana (criminal justice system) di Indonesia.

Berikut tiga poin analisis utama:

1. Pentingnya Kepatuhan Prosedural (Procedural Compliance)

Gugatan praperadilan yang menyoroti 30 poin dugaan pelanggaran tata cara hukum acara pidana menegaskan bahwa penegakan hukum tidak boleh mengabaikan prinsip due process of law. Efektivitas pemberantasan korupsi harus berjalan seiring dengan kecermatan administratif dan kepatuhan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) guna menghindari celah hukum di kemudian hari.

2. Praperadilan sebagai Instrumen Kontrol Yudisial

Langkah praperadilan harus dilihat sebagai instrumen imbang dan periksa (checks and balances) yang sah dalam tata hukum nasional. Keputusan praperadilan tidak bertujuan menganulir substansi materiil tindak pidana, melainkan memastikan bahwa tindakan penegak hukum—seperti penyitaan, penggeledahan, dan penetapan tersangka—dilakukan secara akuntabel, transparan, dan terukur.

3. Opsi Hukum Pasca-Praperadilan dan Kepastian Hukum

Konfirmasi akademis mengenai peluang penerbitan sprindik baru menggarisbawahi bahwa penegakan hukum atas dugaan tindak pidana korupsi tidak berhenti akibat kekeliruan formalitas penyidikan. Jika terdapat pembatalan status, aparat penyidik dapat memperbaiki tata cara prosedur serta melengkapi bukti pendukung baru demi menjamin kepastian hukum yang adil bagi negara maupun pihak yang bersengketa. Sumber

Popular

Ingatkan Pentingnya Keadilan dan Kesejahteraan, Wantimpres Bambang Soesatyo Dorong Pendekatan Komprehensif Selesaikan Konflik Papua

Anggota Wantimpres Bambang Soesatyo tegaskan penyelesaian konflik Papua butuh...

Cegah Modus Narkotika Cair, Bambang Soesatyo Desak Kapolri dan BNN Terbitkan Larangan Total Peredaran Vape

Anggota Wantimpres Bambang Soesatyo mendesak Kapolri dan BNN terbit...

Sarwendah Fokus Hak Asuh Anak di Tengah Laporan Polisi Ruben Onsu

Di tengah dua laporan polisi oleh Ruben Onsu, Sarwendah...

Suzy Beli Hunian Mewah Puluhan Miliar Won di Gangnam, Bakal Bertetangga dengan Jisoo BLACKPINK

Penyanyi sekaligus aktris Suzy dilaporkan membeli hunian supermewah L’Arbre...

KPK Ungkap 8 Tersangka Kasus Jalan Sumut Diduga Terima Uang Rp8,37 Miliar

KPK mengungkap 8 tersangka kasus proyek jalan Sumut diduga...

Pilihan Redaksi

Sarwendah Fokus Hak Asuh Anak di Tengah Laporan Polisi Ruben Onsu

Di tengah dua laporan polisi oleh Ruben Onsu, Sarwendah...

Suzy Beli Hunian Mewah Puluhan Miliar Won di Gangnam, Bakal Bertetangga dengan Jisoo BLACKPINK

Penyanyi sekaligus aktris Suzy dilaporkan membeli hunian supermewah L’Arbre...

KPK Ungkap 8 Tersangka Kasus Jalan Sumut Diduga Terima Uang Rp8,37 Miliar

KPK mengungkap 8 tersangka kasus proyek jalan Sumut diduga...

Dua Tim Formula 1 Bakal Tampil dengan Livery Spesial di GP Amerika Serikat 2026

Aston Martin dan Mercedes-AMG F1 bakal tampil beda dengan...

Puan Tekankan Peran Pesantren dalam Pembangunan pada Hari Santri 2026

Puan Maharani menekankan pentingnya peran santri dan pesantren dalam...
spot_img

Berita Terkait

Popular Categories

spot_imgspot_img