Wakil Ketua Umum Partai Golkar Soroti Isu Sistemik yang Ancam Kelompok Ekonomi Lemah
JAKARTA, BAMSOETNEWS.CO.ID — Â Anggota Komisi III DPR sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo (Bamsoet), mengungkapkan bahwa permasalahan mafia tanah di Indonesia telah menjadi isu sistemik yang merugikan masyarakat, terutama kelompok ekonomi lemah.
Ia menegaskan perlunya reformasi sistem pertanahan dan penegakan hukum yang tegas untuk melindungi hak-hak masyarakat.
Modus Operandi Mafia Tanah dan Keterlibatan Oknum
Bamsoet menjelaskan bahwa mafia tanah beroperasi secara sistematis dengan memanfaatkan celah dalam administrasi pertanahan. Modus yang sering digunakan meliputi pemalsuan dokumen, penipuan, penggelapan, pendudukan ilegal, hingga jual beli tanah sengketa.
Praktik ini semakin kompleks karena melibatkan oknum dari berbagai pihak, seperti perbankan, lembaga pembiayaan, notaris, kurator, dan balai lelang. “Jika tidak ditangani, ini akan merusak tatanan hukum pertanahan,” tegas Bamsoet.
Menurut data dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), sepanjang 2023, sebanyak 62 kasus mafia tanah berhasil dituntaskan dengan 159 tersangka. Namun, Bamsoet menilai angka tersebut belum mencerminkan keseluruhan masalah, mengingat banyak kasus masih belum terungkap.
Upaya Holistik untuk Berantas Mafia Tanah
Bamsoet menekankan bahwa pemberantasan mafia tanah membutuhkan pendekatan holistik yang melibatkan pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan, hingga masyarakat. Perbankan dan lembaga pembiayaan, yang kerap memberikan kredit dengan jaminan tanah, menjadi titik rawan jika berkolusi dengan pihak ketiga. “Balai lelang juga punya peran besar. Jika ada kolusi, masyarakat justru jadi korban,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti peran kurator dan notaris dalam menjustifikasi status agunan tanah. Pengawasan yang lemah terhadap profesi ini, menurut Bamsoet, membuka peluang manipulasi dan korupsi, sehingga menyulitkan upaya pemberantasan.
Edukasi Masyarakat dan Reformasi Sistem Pertanahan
Selain penegakan hukum, Bamsoet menggarisbawahi pentingnya edukasi masyarakat terkait hak kepemilikan tanah dan prosedur legal dalam transaksi pertanahan. “Reformasi sistem pertanahan dan transparansi adalah kunci untuk menciptakan tata kelola yang adil,” katanya.
Ia menegaskan bahwa melindungi hak atas tanah masyarakat merupakan langkah menuju keadilan sosial dan kesejahteraan yang merata. “Ini adalah tanggung jawab bersama untuk memastikan masyarakat lemah tidak terus dirugikan,” tutup Bamsoet. (BSN-01)
