Anggota Komisi IV DPR RI Rina Sa’adah meminta pemerintah waspada dampak lonjakan dolar AS ke sektor pangan. Biaya impor pakan dan bahan baku terancam melambung.
Anggota Komisi IV DPR RI, Rina Sa’adah, memberikan peringatan keras kepada pemerintah untuk segera mewaspadai dampak lonjakan kurs dolar Amerika Serikat (AS) terhadap ketahanan pangan nasional. Gejolak nilai tukar rupiah ini harus disikapi secara cermat agar tidak memicu inflasi dan mengacaukan stabilitas harga pangan di dalam negeri.
Politisi dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menjelaskan bahwa posisi rupiah harus dianalisis secara objektif dengan membandingkannya terhadap mata uang negara tetangga di ASEAN, seperti Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnam. Jika pelemahan rupiah ternyata jauh lebih dalam ketimbang negara-negara mitra tersebut, pemerintah wajib melakukan evaluasi total terhadap faktor domestik, termasuk arus modal keluar (capital outflow) dan merosotnya sentimen pasar.
“Yang perlu kita lihat bukan hanya angka kurs rupiah terhadap dolar AS, tetapi juga bagaimana posisi Indonesia dibandingkan negara-negara tetangga. Jika pelemahan mata uang terjadi hampir merata di kawasan, maka tekanan tersebut lebih banyak dipengaruhi faktor eksternal,” ujar Rina Sa’adah dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (3/6/2026).
Ancaman Lonjakan Biaya Impor Kedelai, Gandum, dan Pakan Ternak
Kendati ada faktor eksternal, Rina menegaskan pemerintah tidak boleh lengah. Depresiasi rupiah yang berkepanjangan berpotensi besar melambungkan biaya impor bahan baku strategis. Hingga saat ini, sektor pertanian dan perikanan nasional dinilai masih memiliki ketergantungan yang tinggi pada impor komoditas seperti kedelai, gandum, garam industri, hingga bahan baku pakan ternak.
Kenaikan biaya impor pada komponen-komponen vital tersebut dipastikan bakal mencekik para pelaku usaha di tingkat bawah. Efek domino dari mahalnya bahan baku impor ini akan langsung memukul nasib petani, peternak, serta nelayan akibat biaya produksi di lapangan yang membengkak drastis.
“Yang menjadi perhatian kami bukan sekadar pergerakan kurs, melainkan dampaknya terhadap biaya produksi dan ketahanan pangan nasional. Jika biaya impor meningkat, maka tekanan terhadap harga pangan dan biaya produksi petani, peternak, nelayan, serta pelaku usaha perikanan juga akan semakin besar,” jelas legislator asal PKB tersebut.
DPR Dorong Percepatan Swasembada Pangan Total
Guna memutus rantai ketergantungan terhadap pasar luar negeri, Komisi IV DPR RI mendorong pemerintah untuk mempercepat langkah swasembada pangan. Langkah konkret yang harus segera dieksekusi antara lain adalah penguatan industri pakan lokal, pengembangan benih unggul nasional, serta penyaluran subsidi yang tepat sasaran bagi petani dan nelayan.
Rina menekankan bahwa tingginya angka impor membuat kedaulatan ekonomi bangsa menjadi rapuh dan mudah digoyang oleh dinamika global. Oleh karena itu, sinergi ketat antara pemerintah pusat dan daerah mutlak diperlukan demi membentengi daya beli masyarakat sekaligus menjaga pasokan pangan tetap aman di meja makan rakyat.
Analisis: Mengapa Dompet Rakyat Paling Terancam?
Peringatan yang disampaikan oleh Komisi IV DPR RI ini menyoroti kerentanan mendasar pada struktur ekonomi dan perut masyarakat Indonesia ketika berhadapan dengan dinamika global:
1. Ancaman Imported Inflation (Inflasi Jalur Impor) pada Makanan Harian
Masyarakat Indonesia harus memahami bahwa pelemahan rupiah terhadap dolar AS bukan sekadar angka di bursa saham, melainkan ancaman langsung pada harga makanan pokok harian. Sebagai contoh, hampir 100% bahan baku tempe/tahu (kedelai) dan mi instan/roti (gandum) di Indonesia didapatkan melalui impor. Ketika dolar AS menguat, biaya tebus komoditas tersebut otomatis melonjak. Produsen di dalam negeri dihadapkan pada dua pilihan pahit: menaikkan harga jual di pasar atau memperkecil ukuran produk (shrinkflation).
2. Sektor Peternakan Jadi Titik Paling Rapuh
Poin Rina Sa’adah mengenai bahan baku pakan ternak adalah hal yang sangat krusial. Industri ayam pedaging (boiler) dan telur di Indonesia sangat bergantung pada pakan yang komponennya (seperti bungkil kedelai dan suplemen) dibeli menggunakan dolar AS. Jika biaya pakan ternak melambung, harga daging ayam dan telur di pasar tradisional—yang selama ini menjadi sumber protein termurah bagi masyarakat prasejahtera—akan ikut meroket. Hal ini berisiko mengganggu program pemenuhan gizi nasional yang sedang digalakkan pemerintah.
3. Ironi Negara Agraris dan Urgensi Industri Pakan Lokal
Ketergantungan pada bahan baku impor di sektor perikanan dan pertanian adalah ironi besar bagi Indonesia yang dikenal sebagai negara agraris dan maritim. Seruan DPR untuk mempercepat kemandirian benih dan industri pakan lokal sudah tidak bisa ditunda lagi. Selama rantai pasok hulu pertanian kita belum mandiri, kedaulatan pangan Indonesia akan selalu “tersandera” oleh kebijakan suku bunga Bank Sentral AS (The Fed) maupun konflik geopolitik global.
Pemerintah perlu merespons ini dengan stimulus fiskal yang kuat bagi sektor pertanian domestik dan intervensi pasar yang cepat sebelum daya beli masyarakat bawah tergerus lebih dalam. Source
