Delegasi Fact-Finding Mission OECD mengapresiasi reformasi sektor asuransi dan dana pensiun oleh OJK. Langkah krusial Indonesia menuju keanggotaan penuh OECD.
Langkah Indonesia untuk menjadi anggota penuh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) terus menunjukkan perkembangan positif. Terbaru, OECD memberikan apresiasi tinggi terhadap berbagai langkah reformasi struktural yang tengah dijalankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di sektor perasuransian dan dana pensiun (PPDP).
Apresiasi tersebut disampaikan langsung oleh Head of Insurance and Pensions OECD, Pablo Antolín, dalam rangkaian Fact-Finding Mission OECD yang berlangsung di Jakarta, Senin (8/6/2026). Kunjungan yang dijadwalkan pada 5–11 Juni 2026 ini merupakan bagian krusial dari proses asesmen menyusul status Indonesia sebagai negara ASEAN pertama yang berhasil memasuki proses aksesi OECD sejak Februari 2024.
“Kami melihat berbagai reformasi penting yang sedang dilakukan Indonesia di sektor asuransi dan dana pensiun. Fact-Finding Mission ini bertujuan untuk memahami lebih dalam bagaimana kebijakan, regulasi, dan pengawasan diterapkan dalam praktik,” ujar Pablo Antolín.
Momentum Strategis Lompatan Standar Internasional
Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menyambut baik kedatangan delegasi yang juga didampingi oleh Timothy Bishop (Senior Policy Analyst) dan Jessica Mosher (Policy Analyst and Actuary OECD). Menurut Friderica, misi ini merupakan kesempatan emas bagi Indonesia untuk melakukan benchmarking terhadap praktik terbaik dunia.
Di tengah ketidakpastian global, Friderica menegaskan kondisi sektor jasa keuangan domestik tetap sehat dan stabil. Di sektor asuransi, tingkat Risk-Based Capital (RBC) industri berada jauh di atas ambang batas aman, yakni 476,11 persen untuk asuransi jiwa dan 311,74 persen untuk asuransi umum. Sementara di sektor dana pensiun, total aset per April 2026 telah menembus Rp410,14 triliun dan terus bertumbuh positif.
Penguatan Proteksi Konsumen Lewas UU P2SK dan PPP
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, memaparkan bahwa salah satu pilar utama reformasi ini adalah implementasi Program Penjaminan Polis (PPP) yang diamanatkan dalam UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
Kabar baiknya, penguatan regulasi ini semakin solid pasca-persetujuan revisi UU P2SK oleh DPR RI pada 4 Juni 2026 lalu, yang mempertegas kerangka resolusi dan likuidasi perusahaan asuransi oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Selain itu, OJK tengah memacu adopsi PSAK 117 (IFRS 17), menyiapkan kerangka solvabilitas baru (New-RBC), memperkuat fungsi aktuaria, hingga mengintegrasikan Artificial Intelligence (AI) untuk modernisasi efektivitas pengawasan digital.
Selama di Indonesia, tim OECD dijadwalkan bertatap muka dengan berbagai pemangku kepentingan strategis, mulai dari Kementerian Keuangan, BNPB, BPJS Ketenagakerjaan, asosiasi industri, profesi aktuaria, hingga lembaga perlindungan konsumen.
Analisis untuk Pembaca dan Pelaku Industri di Indonesia
Sesi Fact-Finding Mission dari klub negara-negara maju ini membawa dampak ikutan yang signifikan bagi ekosistem keuangan nasional:
1. Memulihkan Krisis Kepercayaan (Trust Deficit) Publik
Industri asuransi dan dana pensiun di Indonesia beberapa tahun terakhir sempat diguncang oleh isu gagal bayar sejumlah perusahaan besar. Kehadiran OECD dan penekanan OJK terhadap Program Penjaminan Polis (PPP) yang terintegrasi dengan LPS (seperti halnya penjaminan uang nasabah di bank) adalah obat penawar yang sangat dinantikan. Bagi masyarakat umum, ini adalah jaminan bahwa hak-hak mereka sebagai pemegang polis akan terlindungi oleh negara, yang pada gilirannya akan mendongkrak kembali minat masyarakat untuk berasuransi dan berinvestasi jangka panjang.
2. Efek “Stempel” OECD: Katalis Investasi Asing Direct
Masuknya Indonesia ke dalam radar pengawasan dan standar OECD bertindak bagaikan jaminan kualitas (seal of approval). Ketika regulasi asuransi dan dana pensiun Indonesia diakui setara dengan standar negara maju (seperti implementasi PSAK 117/IFRS 17 dan solvabilitas berbasis risiko), investor institusional global tidak akan ragu lagi menanamkan modalnya di Indonesia. Sektor dana pensiun lokal yang mengelola dana Rp410,14 triliun akan memiliki ruang kolaborasi yang lebih luas dengan fund manager internasional.
3. Tantangan Kesiapan SDM Teknikal Tinggi (Aktuaria & AI)
Apresiasi dari OECD juga datang bersamaan dengan tantangan adopsi teknologi. Transformasi menuju pengawasan berbasis kecerdasan buatan (AI) serta penguatan fungsi aktuaria menuntut industri dalam negeri untuk melakukan upgrade kapasitas SDM secara masif. Perusahaan asuransi skala menengah ke bawah di Indonesia harus bergerak cepat beradaptasi dengan sistem New-RBC ini agar tidak tereliminasi oleh standar kepatuhan yang semakin ketat dan modern. Source
