Bamsoet menyoroti pentingnya penegakan hukum yang adil untuk menjaga kepastian usaha dan melindungi pengusaha yang menjalankan kegiatan sesuai ketentuan.
Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Bambang Soesatyo (Bamsoet), menyoroti pentingnya penegakan hukum yang adil untuk menjaga stabilitas politik sekaligus menciptakan kepastian bagi dunia usaha.
Bamsoet mengatakan persoalan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari kondisi politik, hukum, dan keamanan. Menurutnya, penegakan hukum yang baik menjadi salah satu unsur penting dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif.
Ia juga menekankan perlunya perlindungan terhadap pelaku usaha yang menjalankan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jangan sampai proses penegakan hukum justru menimbulkan ketidakpastian bagi pengusaha yang telah menjalankan usahanya secara benar.
Bamsoet berharap koordinasi lintas kementerian dan lembaga di bawah Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan dapat memperkuat kepastian hukum serta stabilitas nasional. Kondisi tersebut dinilai penting agar dunia usaha memiliki kepastian dalam menjalankan kegiatan dan melakukan investasi.
Menurut Bamsoet, kekuatan ekonomi dan stabilitas keamanan memiliki hubungan yang erat. Dunia usaha membutuhkan lingkungan yang aman dan kepastian hukum agar dapat berkembang dan memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan Bamsoet dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Politik dan Keamanan Kadin Indonesia Tahun 2026 di Menara Kadin Indonesia, Jakarta, Rabu (30/9/2026). Dalam forum tersebut, ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan dunia usaha dalam menghadapi berbagai persoalan ekonomi, politik, hukum, dan keamanan. (Kabar6.com, 30 September 2026)
Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago mengatakan kekuatan ekonomi merupakan salah satu faktor penting yang menentukan kekuatan bangsa Indonesia ke depan.
Djamari menilai stabilitas politik dan keamanan perlu terus diperkuat untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif. Pemerintah, menurutnya, berkepentingan menciptakan kondisi yang aman agar dunia usaha dapat memanfaatkan berbagai potensi ekonomi nasional. (TVRINews, 30 September 2026)
Djamari juga membuka ruang komunikasi dengan pelaku usaha untuk menyampaikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan aspek politik dan keamanan. Menurutnya, persoalan yang disampaikan dunia usaha dapat dikoordinasikan dengan kementerian dan lembaga terkait sesuai kewenangannya. (TVRINews, 30 September 2026)
Bamsoet menilai penguatan komunikasi antara pemerintah dan dunia usaha diperlukan untuk menciptakan kepastian hukum, menjaga stabilitas nasional, serta memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan secara aman dan sesuai ketentuan. (BSN-01)
