Bamsoet menegaskan keamanan nasional harus berjalan seiring dengan keadilan hukum dan kesejahteraan. Rapat Polhukam Wantimpres membahas Papua, reformasi hukum, dan ancaman siber.
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan bahwa penguatan keamanan nasional harus berjalan seiring dengan keadilan hukum dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, stabilitas politik dan keamanan tidak hanya bergantung pada kemampuan negara menghadapi ancaman fisik, tetapi juga pada kepercayaan masyarakat serta pemerataan pembangunan di seluruh pelosok Nusantara.
Hal tersebut disampaikan Bamsoet seusai mengikuti Rapat Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Wantimpres RI di Jakarta, Rabu (21/10/2026) (ANTARA News, 21 Oktober 2026; RM.id, 21 Oktober 2026). Rapat tersebut membahas sejumlah isu strategis, meliputi penanganan Papua, reformasi hukum, pemberantasan korupsi, pertahanan siber, ketahanan energi dan pangan, hingga dinamika geopolitik global (ANTARA News, 21 Oktober 2026; KAHMI.co.id, 21 Oktober 2026).
“Pemerintahan Presiden Prabowo memiliki komitmen kuat untuk menjaga stabilitas nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat. Komitmen tersebut perlu terus diperkuat melalui kebijakan yang tepat sasaran, terukur, dan terkoordinasi secara lintas lembaga,” ujar Bamsoet di Jakarta (21/10/2026).
Papua: Pendekatan Kemanusiaan, Dialog, dan Efektivitas Dana Otsus
Bamsoet menempatkan persoalan Papua sebagai salah satu pilar utama dalam pembahasan bidang Polhukam. Ia mendorong kebijakan yang mengedepankan pendekatan kemanusiaan, dialog konstruktif, serta akselerasi pembangunan ekonomi daerah (KAHMI.co.id, 21 Oktober 2026).
Langkah pengamanan perlu diimbangi dengan perluasan akses pendidikan, layanan kesehatan, infrastruktur dasar, dan peluang kerja bagi masyarakat setempat. Dialog berkelanjutan bersama tokoh adat, tokoh agama, pemuda, dan pemangku kepentingan daerah dinilai menjadi kunci pemulihan kepercayaan publik (ANTARA News, 21 Oktober 2026).
Tantangan Kesejahteraan di Wilayah Papua:
-
Tingkat Kemiskinan: Data BPS mencatat tingkat kemiskinan di Provinsi Papua Pegunungan per September 2025 mencapai 27,21 persen, sementara Papua Tengah sebesar 29,45 persen, Papua Selatan 19,26 persen, dan Provinsi Papua 17,82 persen (BPS Provinsi Papua, 6 Februari 2026; Bank Indonesia, Februari 2026).
-
Alokasi Dana Otsus: Berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2021, alokasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua ditingkatkan menjadi setara 2,25 persen dari plafon Dana Alokasi Umum (DAU) nasional guna mempercepat penanganan kemiskinan dan pembenahan fasilitas publik (Kementerian Keuangan RI, 2026).
“Khusus Papua, pendekatan kemanusiaan, dialog, dan pemerataan pembangunan harus menjadi perhatian utama agar masyarakat semakin merasakan kehadiran negara. Dana otonomi khusus harus semakin efektif untuk memperbaiki sekolah, memperluas layanan kesehatan, membuka lapangan kerja, dan mengembangkan ekonomi lokal,” jelas Bamsoet.
Indikator Kunci Pembahasan Rapat Polhukam Wantimpres
| Sektor Pembahasan | Isu Utama / Indikator Capaian | Sumber Rujukan Data |
| Pendekatan Papua | Kemiskinan Papua Pegunungan 27,21%; Dana Otsus 2,25% DAU | BPS Papua / Kemenkeu RI |
| Keamanan Siber | 5,16 Miliar Anomali Lalu Lintas Internet (2025) | BSSN (ANTARA, 6 Agustus 2026) |
| Penegakan Hukum | Reformasi Hukum, Transparansi, & Kepastian Hukum | Laporan Rapat Wantimpres (21/10/2026) |
| Ketahanan Sektor | Terpadu: Siber, Energi, Pangan, & Infrastruktur Strategis | Pernyataan Resmi Bamsoet |
Reformasi Hukum dan Ketahanan Siber Nasional
Selain isu kawasan dan penegakan hukum, Bamsoet menyoroti urgensi kesiapsiagaan menghadapi ancaman siber yang berpotensi mengganggu infrastruktur strategis nasional.
Berdasarkan data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), tercatat sekitar 5,16 miliar anomali lalu lintas data internet sepanjang tahun 2025 (ANTARA, 6 Agustus 2026). Meskipun anomali tersebut tidak seluruhnya merupakan serangan siber aktif, angka tersebut menunjukkan tingginya potensi risiko terhadap ekosistem digital nasional (ANTARA, 6 Agustus 2026).
Bamsoet mengimbau penguatan skema deteksi dini melalui sinergi terpadu antara BSSN, Badan Intelijen Negara (BIN), Polri, TNI, serta Kementerian Komunikasi dan Digital, khususnya untuk mengamankan sistem pelayanan publik, perbankan, energi, dan komunikasi.
“Pemerintah perlu semakin memperkuat sistem deteksi dini dan respons cepat terhadap berbagai ancaman nasional. Keamanan siber, ketersediaan energi, stabilitas pangan, dan perlindungan infrastruktur strategis harus dikelola secara terpadu. Stabilitas negara akan berjalan seiring dengan meningkatnya kepercayaan dan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Bamsoet.
Catatan Redaksi
Laporan ini disusun berdasarkan publikasi resmi Rapat Bidang Polhukam Wantimpres RI per 21 Oktober 2026. Data indikator kemiskinan Papua, regulasi Dana Otsus, dan statistik anomali siber dikonfirmasikan bersumber dari laporan resmi BPS, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan RI, dan BSSN (BPS, 2026; Kemenkeu RI, 2026; BSSN/ANTARA, 2026). (BSN-01)
