Menyambut usia ke-62 Partai Golkar, Bambang Soesatyo menegaskan pentingnya peran partai tengah dalam menjaga akal sehat kebangsaan, menolak politik transaksional, serta memastikan loyalitas tertinggi tetap pada negara dan Pancasila.
Hari ini, 20 Oktober 2026, Partai Golkar memasuki usia ke-62 tahun. Ini bukan sekadar penanda usia sebuah partai, melainkan ujian bagi kekuatan politik yang sejak awal lahir dari gagasan besar: politik harus menjadi alat pengabdian, kerja, dan pembangunan bangsa.
Dalam usia yang matang, Golkar sebagai partai yang bertumpu pada ‘karya kekaryaan’ tidak cukup hanya bangga karena mampu bertahan melewati berbagai zaman. Bertahan adalah satu hal. Namun, tetap relevan, berprinsip, dan berguna bagi republik adalah hal yang jauh lebih berat.
Indonesia hari ini menghadapi ancaman yang tidak selalu datang dalam bentuk konflik terbuka. Ancaman itu hadir dalam politik yang terlalu transaksional, demokrasi yang terlalu mahal, pragmatisme yang terlalu murah, serta polarisasi yang terlalu mudah dipelihara. Ketika ongkos politik membengkak, idealisme menyusut. Ketika jabatan dipandang sebagai investasi, kebijakan mudah berubah menjadi tagihan. Ketika partai kehilangan gagasan, demokrasi berubah menjadi pasar: suara diperjualbelikan, loyalitas dilelang, dan kekuasaan dibagi sebelum rakyat benar-benar merasakan hasilnya.
Di tengah kondisi demikian, Golkar harus kembali menegaskan wataknya sebagai partai tengah. Namun, partai tengah tidak berarti partai yang selalu berada di posisi aman. Partai tengah harus menjadi kekuatan yang berani berdiri di tengah untuk menjaga keseimbangan bangsa—bukan menjadi penonton ketika kepentingan ekstrem mencoba menarik republik ke kiri atau ke kanan.
Golkar harus menjadi penjaga akal sehat kebangsaan.
Jalan tengah yang dimaksud bukanlah kompromi tanpa batas. Jalan tengah adalah keberanian menolak politik identitas yang menjadikan agama, suku, dan sentimen sosial sebagai bahan bakar kekuasaan. Jalan tengah adalah keberanian melawan populisme yang menjual kemarahan rakyat tanpa menawarkan jalan keluar. Jalan tengah juga berarti menolak oligarki yang memakai demokrasi sebagai pintu masuk, lalu menutup rapat akses rakyat setelah kekuasaan diraih.
Di sinilah posisi Golkar menjadi penting. Partai besar tidak boleh hanya menjadi mesin pemenangan dalam pemilu. Partai besar harus menjadi sekolah kenegaraan. Ia harus melahirkan kader yang memahami bahwa negara tidak boleh dikelola dengan emosi sesaat, tekanan media sosial, atau kepentingan kelompok yang paling kuat berteriak.
Politik kebangsaan menuntut keberanian melihat Indonesia sebagai satu rumah besar. Rumah itu tidak hanya dihuni oleh mereka yang menang dalam pemilu, tetapi juga oleh mereka yang kalah; tidak hanya oleh kelompok mayoritas, tetapi juga minoritas; tidak hanya oleh mereka yang tinggal di pusat kekuasaan, tetapi juga oleh masyarakat di perbatasan, desa, pulau terluar, dan wilayah yang selama ini merasa jauh dari kehadiran negara.
Karena itu, konsep ‘kekaryaan’ tidak boleh direduksi menjadi sekadar slogan. Kekaryaan harus diterjemahkan dalam kebijakan yang nyata: memperkuat kedaulatan pangan, membuka lapangan kerja, membangun industri nasional, menjaga sumber daya alam agar tidak sekadar menguntungkan segelintir orang, serta memastikan pendidikan dan kesehatan tidak menjadi kemewahan bagi rakyat kecil.
Golkar harus berani menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tanpa pemerataan akan melahirkan kecemburuan sosial. Stabilitas politik tanpa keadilan akan menumpuk kemarahan. Pembangunan tanpa perlindungan terhadap rakyat hanya akan menghasilkan gedung-gedung tinggi di tengah rasa putus asa yang semakin dalam.
Pada saat yang sama, Golkar tidak boleh alergi terhadap kritik. Kedekatan dengan pemerintahan tidak boleh membuat partai kehilangan daya koreksi. Justru partai yang berada dalam lingkar kekuasaan memikul tanggung jawab lebih besar untuk memastikan kekuasaan tidak berjalan tanpa rem.
Loyalitas kepada pemerintahan harus berada di bawah loyalitas kepada negara. Loyalitas kepada koalisi harus berada di bawah loyalitas kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebab pemerintahan datang dan pergi, koalisi berubah, jabatan berakhir; tetapi republik harus tetap berdiri.
Demokrasi juga tidak boleh hanya dibaca sebagai prosedur elektoral semata. Demokrasi harus hidup dalam penghormatan terhadap hukum, keterbukaan kekuasaan, kebebasan yang bertanggung jawab, serta keberanian parlemen menjalankan fungsi pengawasan. Tanpa itu, demokrasi akan tetap menyelenggarakan pemilu, tetapi kehilangan jiwanya.
Golkar memiliki pengalaman panjang dalam sejarah kekuasaan Indonesia. Pengalaman itu harus menjadi modal untuk menjaga republik, bukan sekadar menyesuaikan diri dengan siapa pun yang sedang berkuasa. Partai yang besar bukan partai yang selalu ikut arus, melainkan partai yang mampu mengarahkan arus ketika kepentingan bangsa dipertaruhkan.
Di usia ke-62 tahun, Golkar harus membuktikan bahwa ia bukan sekadar partai yang kuat secara organisasi, melainkan juga kokoh secara moral dan matang secara kenegaraan. Regenerasi harus dibuka bagi kader muda yang berintegritas, kompeten, dan berani berpikir kritis—bukan sekadar pandai membangun kedekatan dengan pusat kekuasaan.
Bangsa ini tidak membutuhkan partai yang hanya sibuk menghitung kursi. Bangsa ini membutuhkan partai yang mampu menjaga arah. Kursi dapat berpindah pada setiap pemilu, tetapi arah bangsa yang salah dapat membuat satu generasi kehilangan masa depan.
Golkar harus memilih peran itu: menjadi partai tengah yang tidak tunduk pada ekstremisme, tidak larut dalam politik dagang, dan tidak diam ketika konstitusi dilemahkan. Dalam politik, hal yang paling berbahaya bukan hanya mereka yang ingin merusak negara, melainkan juga mereka yang tahu negara sedang diselewengkan namun memilih diam demi tetap kebagian tempat.
Selamat ulang tahun ke-62 Partai Golkar. Kini saatnya membuktikan bahwa ‘karya kekaryaan’ bukan sekadar janji politik, melainkan jalan untuk menjaga Indonesia tetap utuh, produktif, berdaulat, adil, dan demokratis. ****
Bambang Soesatyo
Anggota Wantimpres RI / Wakil Ketua Umum Partai Golkar / Ketua MPR RI ke-15 / Ketua DPR RI ke-20 / Ketua Komisi III DPR RI ke-7 / Dosen Pascasarjana (S3) Ilmu Hukum Universitas Borobudur, Universitas Jayabaya, dan Universitas Pertahanan (Unhan)
