Bamsoet menilai capaian dua tahun pemerintahan Prabowo harus menjadi modal memperkuat investasi, kedaulatan pangan dan energi, menciptakan lapangan kerja, serta mempercepat kesejahteraan rakyat.
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Ketua DPR RI ke-20, Bambang Soesatyo (Bamsoet), menilai dua tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah berhasil menunjukkan kemajuan signifikan. Kinerja ini tercermin pada penguatan kedaulatan pangan, energi, ekspansi investasi, industrialisasi, serta pembangunan sumber daya manusia (SDM) nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan Bamsoet seusai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026) (Sekretariat Negara, 2026). Memasuki tahun ketiga masa bakti, Bamsoet menekankan bahwa tantangan terbesar pemerintah adalah memastikan berbagai program strategis mampu memberikan dampak ekonomi yang semakin nyata bagi kehidupan rakyat.
“Dua tahun pertama Presiden Prabowo telah memperlihatkan fondasi pembangunan yang semakin kuat. Tahun ketiga harus menjadi pembuktian bahwa pertumbuhan ekonomi, investasi, dan berbagai program pemerintah benar-benar mampu meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan rakyat. Keberhasilan pembangunan pada akhirnya harus terlihat dari kehidupan masyarakat yang semakin baik,” ujar Bamsoet di Istana Kepresidenan (21/10/2026).
Investasi Luar Jawa Tembus 51,8 Persen, Harus Ciptakan Lapangan Kerja Berkualitas
Salah satu indikator utama yang disoroti Bamsoet adalah realisasi akumulasi investasi nasional yang mencapai Rp3.923,2 triliun dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 5.485.944 orang (Sekretariat Negara, 19 Oktober 2026; ANTARA, 19 Oktober 2026). Capaian tersebut dihitung sejak triwulan IV 2024 hingga triwulan III 2026 oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM (detikFinance, 19 Oktober 2026; Bisnis.com, 20 Oktober 2026).
Penyebaran arus modal ke luar Pulau Jawa yang mencapai Rp2.031 triliun atau 51,8 persen dari total investasi dinilai sebagai terobosan dalam mempercepat pemerataan ekonomi antardaerah (Sekretariat Negara, 19 Oktober 2026). Kendati demikian, Bamsoet mengingatkan agar investasi triliunan rupiah tersebut diimbangi dengan alih teknologi serta penguatan rantai pasok lokal.
“Investasi triliunan rupiah harus menghasilkan pekerjaan yang layak, upah yang baik, dan kesempatan usaha bagi masyarakat. Jangan sampai daerah kaya sumber daya alam terus menjadi pemasok bahan mentah, sementara nilai tambah dan kesejahteraan justru lebih banyak dinikmati di tempat lain,” tegas Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 tersebut.
Kedaulatan Pangan, Program B50, dan Efisiensi Devisa
Di sektor pertanian, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat produksi beras nasional untuk konsumsi penduduk pada tahun 2025 mencapai 34,69 juta ton (naik 13,29% yoy) dengan luas panen sebesar 11,32 juta hektare (BPS, 2 Februari 2026). Bamsoet mengapresiasi penyederhanaan rantai distribusi serta penurunan harga pupuk bersubsidi hingga 20 persen yang meringankan beban biaya produksi petani.
Sementara pada sektor energi, penerapan mandatori biodiesel B50 sejak Juli 2026 oleh Kementerian ESDM diproyeksikan menghemat devisa negara hingga Rp170 triliun sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor solar (Kementerian ESDM, 10 Juli 2026).
| Sektor Pembangunan | Indikator Capaian Kunci | Sumber Data & Periode |
| Realisasi Investasi Akumulatif | Rp3.923,2 Triliun (51,8% Luar Jawa) | Kemeninvest/BKPM (Q4 2024–Q3 2026) |
| Penyerapan Tenaga Kerja Investasi | 5.485.944 Tenaga Kerja | Kemeninvest/BKPM (ANTARA, 19/10/2026) |
| Produksi Beras Nasional | 34,69 Juta Ton (Naik 13,29% yoy) | BPS (Rilis 2 Februari 2026) |
| Penghematan Devisa Program B50 | Hingga Rp170 Triliun | Kementerian ESDM (Rilis 10 Juli 2026) |
| Program Makan Bergizi Gratis (MBG) | 57 Juta Penerima (Rp153,2 T) | Kemenkeu per 30 Sept 2026 (ANTARA) |
| Tingkat Kemiskinan Nasional | 8,07 Percent (22,93 Juta Jiwa) | BPS (Rilis Data Maret 2026) |
“Kedaulatan pangan harus membuat petani semakin sejahtera dan harga kebutuhan pokok semakin terjangkau. Begitu pula kedaulatan energi, harus mampu mengurangi impor, memperkuat industri nasional, dan menjaga harga energi tetap bersahabat bagi rakyat,” jelas Bamsoet.
Penguatan SDM dan Akselerasi Pengentasan Kemiskinan
Di bidang pembangunan SDM, alokasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp153,2 triliun tercatat telah menjangkau 57 juta penerima manfaat melalui 27.486 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) per 30 September 2026 (ANTARA, 9 Oktober 2026). Bamsoet menekankan bahwa efektivitas program bernilai besar ini wajib diiringi dengan pengawasan ketat terhadap keamanan pangan dan ketepatan sasaran.
Menutup keterangannya, Bamsoet mengingatkan agar pengentasan kemiskinan—yang per Maret 2026 berada di level 8,07 persen (10,67% di perdesaan dan 6,34% di perkotaan)—terus diprioritaskan lewat perluasan lapangan kerja formal, perlindungan daya beli, serta pencegahan kebocoran penerimaan negara (BPS, 5 Agustus 2026).
“Tahun ketiga pemerintahan Presiden Prabowo harus menjadi tahun percepatan kesejahteraan rakyat. Angka kemiskinan harus terus turun, lapangan kerja semakin terbuka, daya beli menguat, dan kesenjangan antardaerah semakin menyempit. Rakyat harus merasakan langsung hasil pembangunan dalam kehidupan sehari-hari,” pungkas Bamsoet.
Catatan Redaksi
Laporan ini disusun berdasarkan pernyataan resmi Bambang Soesatyo seusai Sidang Kabinet Paripurna per 21 Oktober 2026. Data realisasi investasi dihitung untuk rentang periode triwulan IV 2024 hingga triwulan III 2026 (Kementerian Investasi/BKPM). Indikator produksi beras, kemiskinan, MBG, dan B50 diverifikasi bersumber dari dokumen resmi BPS, Kementerian ESDM, dan Kementerian Keuangan RI (BPS, 2026; Kementerian ESDM, 2026; Kemenkeu/ANTARA, 2026). (BSN-01)
