Bamsoet tegaskan APBN harus jadi motor penggerak pertumbuhan inklusif. Rapat Pleno III Wantimpres soroti pertumbuhan ekonomi 5,45% dan realisasi APBN 2026.
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Ketua DPR RI ke-20, Bambang Soesatyo (Bamsoet), menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus terus difungsikan sebagai motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Kehadiran APBN dituntut untuk mampu memperkuat daya beli masyarakat, membuka lapangan kerja luas, serta meningkatkan kesejahteraan secara merata.
Pernyataan tersebut disampaikan Bamsoet usai menghadiri Rapat Pleno III Dewan Pertimbangan Presiden bersama Menteri Keuangan di Kantor Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis (22/10/2026) (Wantimpres RI, 2026).
Fondasi Ekonomi Nasional Kokoh di Tengah Dinamika Global
Bamsoet menilai kinerja ekonomi nasional hingga semester I-2026 memberikan alasan kuat untuk optimistis. Realisasi pertumbuhan ekonomi nasional tercatat mencapai 5,45 persen, inflasi September tetap terkendali pada level 3,28 persen, dan Indeks Manufaktur (PMI) berada di zona ekspansif 52,4 (ANTARA News, Oktober 2026). Capaian indikator makro tersebut membuktikan daya tahan ekonomi Indonesia di tengah gejolak geopolitik dan ketidakpastian global.
“Dari paparan Menteri Keuangan, Kami melihat ditengah situasi global yang sedang tidak baik-baik saja, fondasi ekonomi nasional kita tidak terlalu terganggu. Pertumbuhan tetap terjaga, inflasi terkendali, aktivitas industri tumbuh, dan kepercayaan terhadap Indonesia tetap tinggi. Ini adalah modal besar bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pembangunan yang manfaatnya dirasakan langsung oleh seluruh rakyat,” ujar Bamsoet di Jakarta (22/10/2026).
Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menjelaskan, APBN memiliki peran strategis untuk menerjemahkan kekuatan ekonomi tersebut menjadi perbaikan nyata dalam kehidupan rakyat. Harga pangan yang stabil, peningkatan pendapatan keluarga, kesempatan kerja yang luas, layanan pendidikan dan kesehatan yang baik, serta tumbuhnya usaha rakyat harus menjadi hasil nyata dari kebijakan anggaran.
Realisasi APBN dan Menjaga Disiplin Defisit Fiskal
Berdasarkan laporan kinerja keuangan negara, hingga 30 September 2026, pendapatan negara berhasil menembus Rp2.341,7 triliun atau tumbuh 25,5 persen (year-on-year) (Kementerian Keuangan RI, 12 Oktober 2026). Penerimaan pajak tercatat mencapai Rp1.607,6 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp492,3 triliun. Sementara itu, realisasi belanja negara terserap sebesar Rp2.660,5 triliun atau meningkat 19 persen (Kementerian Keuangan RI, 12 Oktober 2026).
| Indikator APBN per September 2026 | Nilai Realisasi / Proyeksi | Pertumbuhan / Catatan |
| Pendapatan Negara | Rp2.341,7 Triliun (Atribusi Bamsoet) | Tumbuh 25,5% (Kemenkeu catat Rp2.341,5 T) |
| Penerimaan Pajak | Rp1.607,6 Triliun | Komponen utama pendapatan |
| Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) | Rp492,3 Triliun | Kinerja pendukung penerimaan |
| Belanja Negara | Rp2.660,5 Triliun | Tumbuh 19,0% (Sektor produktif & bansos) |
| Proyeksi Defisit APBN 2026 | 2,85% terhadap PDB | Pengelolaan fiskal tetap disiplin |
| Subsidi & Kompensasi Energi 2026 | Rp525,9 Triliun | Perlindungan daya beli masyarakat |
“Peningkatan penerimaan negara harus terus dipertahankan. Ruang fiskal ini harus dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan yang produktif, memperkuat sektor riil, dan memperluas perlindungan sosial. APBN harus hadir sebagai instrumen yang memberi rasa aman sekaligus membuka peluang kemajuan bagi rakyat,” kata Bamsoet.
Ketua Komisi III DPR RI ke-7 ini menilai proyeksi defisit APBN sebesar 2,85 persen terhadap PDB menunjukkan arah pengelolaan fiskal yang terjaga dan transparan. Dengan disiplin anggaran dan kualitas belanja yang terus ditingkatkan, APBN tetap kredibel tanpa mengabaikan kesinambungan fiskal jangka panjang.
Perlindungan Daya Beli, Arus Investasi, dan Tata Kelola Pasar Modal
Mengenai komitmen perlindungan masyarakat, Bamsoet mengapresiasi alokasi subsidi dan kompensasi energi sepanjang tahun 2026 yang diproyeksikan mencapai Rp525,9 triliun (ANTARA News, Oktober 2026). Ia menekankan pentingnya penyempurnaan data penerima agar penyaluran BBM dan LPG bersubsidi semakin tepat sasaran bagi kelompok berpenghasilan rendah, petani, nelayan, dan pelaku UMKM.
Di sisi investasi, ketahanan ekonomi nasional turut ditopang oleh masuknya aliran modal (capital inflow) sebesar Rp149,3 triliun hingga 16 Oktober 2026. Terkait dinamika konsultasi MSCI mengenai kemungkinan perubahan klasifikasi pasar saham Indonesia, Bamsoet mengimbau otoritas untuk menjadikannya sebagai momentum pembenahan tata kelola pasar modal dan perlindungan investor.
“Kepercayaan pasar harus terus kita perkuat melalui kepastian hukum, tata kelola yang baik, dan kebijakan yang konsisten. Indonesia memiliki sumber daya alam, pasar domestik, bonus demografi, serta posisi strategis. Dengan pembenahan yang berkelanjutan, Indonesia akan semakin diperhitung sebagai kekuatan ekonomi dunia,” tegas Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini memungkas dengan menekankan pentingnya sinergi lintas lembaga antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Danantara, kementerian teknis, serta dunia usaha untuk mengawal kebijakan fiskal 2027 menuju hilirisasi dan kemandirian ekonomi nasional.
Catatan Redaksi
Laporan ini disusun berdasarkan pernyataan resmi Bambang Soesatyo usai Rapat Pleno III Wantimpres per 22 Oktober 2026. Data realisasi APBN dan indikator makro dikonfirmasikan bersumber dari laporan resmi Kementerian Keuangan RI per 30 September 2026 dan rilis publikasi Bank Indonesia/ANTARA News (Kementerian Keuangan RI, 12 Oktober 2026; ANTARA News, Oktober 2026). (BSN-01)
