Usai OTT KPK, DPR desak Kepala BNPB baru Kristomei Sianturi benahi tata kelola internal, perketat pengawasan dana bencana, dan perkuat integritas lembaga.
Komisi VIII DPR RI mendesak Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang baru dilantik, Letjen TNI Kristomei Sianturi, agar segera melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola internal serta memperkuat integritas lembaga (ANTARA News, 15 Oktober 2026). Desakan ini mengemuka menyusul operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan BNPB beberapa waktu lalu (ANTARA News, 14–15 Oktober 2026).
Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik Kristomei Sianturi sebagai Kepala BNPB menggantikan Letjen Suharyanto berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2026 pada Kamis, 15 Oktober 2026 (ANTARA News, 15 Oktober 2026). Momentum pergantian kepemimpinan ini dinilai parlemen sebagai titik krusial untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi penanggulangan bencana (ANTARA News, 15 Oktober 2026).
Tuntutan Parlemen: Perketat Pengawasan dan Berbasis Sistem
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko, menegaskan bahwa tantangan kebencanaan di Indonesia sangat besar, sehingga BNPB dituntut memiliki organisasi yang kuat, profesional, responsif, dan berintegritas tinggi (ANTARA News, 15 Oktober 2026).
“Tantangan kebencanaan kita sangat besar, sehingga BNPB harus memiliki organisasi yang kuat, profesional, responsif, dan yang paling penting berintegritas,” ujar Singgih (ANTARA News, 15 Oktober 2026).
Lebih lanjut, DPR mengingatkan agar pengelolaan anggaran—khususnya dana siap pakai (DSP) untuk penanganan darurat bencana—harus dikelola secara transparan dan akuntabel (ANTARA News, 15 Oktober 2026). Parlemen meminta pengawasan internal diperketat guna memastikan setiap rupiah dana bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat terdampak tanpa celah penyimpangan (Suara.com, 15 Oktober 2026).
Kendati demikian, DPR juga menekankan agar proses bersih-bersih ini dilakukan secara proporsional dan terstruktur (ANTARA News, 15 Oktober 2026).
“Tetapi kita juga harus memastikan pembenahan dilakukan berbasis sistem, bukan dengan menggeneralisasi seluruh jajaran BNPB,” tegas Singgih (ANTARA News, 15 Oktober 2026).
Sikap Kepala BNPB dan Langkah Konsolidasi Internal
Menanggapi sorotan tajam dari parlemen serta proses hukum yang sedang berjalan, Kepala BNPB Kristomei Sianturi menyatakan komitmennya untuk bersikap kooperatif (ANTARA News, 15 Oktober 2026). Ia menegaskan bahwa pihak lembaga tidak akan melakukan intervensi terhadap penanganan perkara OTT yang tengah ditangani oleh aparat penegak hukum (ANTARA News, 15 Oktober 2026).
Sebagai langkah awal kepemimpinannya, Kristomei berfokus untuk segera menjalankan konsolidasi internal guna mengevaluasi kondisi organisasi, memastikan penataan sistem pengadaan berjalan bersih, serta menjamin pelayanan tanggap darurat bagi masyarakat tidak terganggu oleh dinamika hukum yang ada (ANTARA News, 15 Oktober 2026).
Catatan Redaksi
Redaksi Bamsoetnews.com mencatat bahwa penegasan dari Komisi VIII DPR RI menekankan pentingnya penguatan sistem pencegahan korupsi di tubuh BNPB pasca-OTT KPK (ANTARA News, 14–15 Oktober 2026). Evaluasi dan konsolidasi di bawah kepemimpinan baru diharapkan mampu menjaga efektivitas penanggulangan bencana di berbagai wilayah Indonesia (ANTARA News, 15 Oktober 2026). (BSN-01)
Video Terkait:
