Anggota Komisi VIII DPR Hetifah Sjaifudian meminta pemerintah memprioritaskan keselamatan warga dan merespons cepat penanganan karhutla Kalimantan.
BAMSOETNEWS.COM, JAKARTA — Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian mengingatkan pemerintah pusat dan daerah agar menempatkan keselamatan serta perlindungan masyarakat terdampak sebagai prioritas utama di tengah upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kembali meluas di berbagai wilayah Kalimantan.
Hetifah menegaskan, maraknya karhutla dalam beberapa waktu terakhir tidak lagi sekadar isu lingkungan, melainkan telah berkembang menjadi ancaman bencana nyata yang berdampak langsung terhadap keselamatan jiwa, kesehatan masyarakat, konektivitas penerbangan, serta aktivitas ekonomi warga.
“Ketika asap sudah mengganggu jarak pandang, aktivitas masyarakat dan penerbangan, serta berpotensi mengganggu kesehatan warga, maka keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama,” ujar Hetifah dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu (22/8/2026).
Legislator dari daerah pemilihan Kalimantan Timur ini meminta pemerintah daerah bergerak cepat memastikan kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan, distribusi masker standar kesehatan, transparansi informasi indeks kualitas udara, serta perlindungan khusus bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan ibu hamil.
Di sisi lain, Hetifah mendesak Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk memperkuat komando dan koordinasi lapangan. Penanganan titik panas (hotspot) yang terdeteksi satelit harus segera ditindaklanjuti secara riil di lapangan.
“Yang kita perlukan adalah respons cepat berbasis data. Hotspot harus segera diverifikasi di lapangan. Jangan sampai ada jeda terlalu panjang antara deteksi, laporan, dan pemadaman,” tegasnya.
Meskipun memberikan apresiasi atas pengerahan personel gabungan, pemadaman darat, operasi bom air (water bombing), hingga Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), Hetifah mengingatkan bahwa musim kering diperkirakan BMKG masih berlanjut hingga pertengahan Oktober. Oleh karena itu, skenario penanganan komprehensif harus disiapkan guna menghadapi potensi karhutla berulang selama masa rawan tersebut.
Tajuk Analisis: Penanganan Karhutla Berbasis Mitigasi Bencana Terpadu dan Perlindungan Kelompok Rentan
Ancaman tahunan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan menuntut pergeseran paradigma penanganan dari sekadar penanggulangan darurat menjadi strategi mitigasi bencana terpadu yang berpusat pada keselamatan publik.
Berikut tiga poin analisis utama:
1. Kecepatan Respons Berbasis Data terintegrasi (Early Warning & Action)
Penggunaan teknologi pemantauan satelit dan sistem informasi geospasial harus diimbangi dengan kesiapan eksekusi di lapangan tanpa hambatan birokrasi. Rentang waktu antara identifikasi hotspot dan penerjunan tim pemadam (darat maupun udara) menjadi kunci utama untuk mencegah kebakaran skala kecil meluas menjadi bencana asap lintas wilayah.
2. Jaminan Pelayanan Kesehatan dan Jaring Pengaman Sosial Regional
Dampak pencemaran udara akibat kabut asap berisiko tinggi memicu lonjakan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA). Pemerintah daerah dan dinas kesehatan terkait harus menjamin ketersediaan logistik medis, ruang evakuasi berfilter udara, serta posko kesehatan gratis, terutama untuk melindungi anak-anak dan kelompok rentan di area pemukiman terdampak.
3. Sinergi Lintas Sektor dan Penegakan Hukum Lingkungan
Penyelesaian akar masalah karhutla memerlukan komitmen penegakan hukum yang tegas terhadap pihak-pihak yang melakukan pembukaan lahan secara ilegal dengan cara membakar. Pembenahan tata kelola ekosistem gambut, penguatan anggaran pemadam daerah, serta keterlibatan aktif masyarakat peduli api (MPA) menjadi fondasi jangka panjang agar bencana serupa tidak terus berulang setiap musim kemarau. Sumber
