JAKARTA, BAMSOETNEWS.COM — Ketua MPR RI ke-15 sekaligus Anggota DPR dan dosen tetap Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur, Universitas Jayabaya, dan Universitas Pertahanan (Unhan), Bambang Soesatyo (Bamsoet), mengingatkan bahwa fenomena obesitas regulasi, tumpang tindih aturan, dan lemahnya koordinasi antar- lembaga telah membuat hukum kehilangan arah serta memperlambat kebijakan publik.
“Politik hukum kita terlihat tidak konsisten. Setiap lembaga berlomba-lomba membuat aturan, seolah regulasi baru selalu menjadi solusi. Padahal, semakin banyak aturan tanpa arah justru membuat negara kelebihan beban hukum,” ujar Bamsoet saat mengajar mata kuliah Politik Hukum dan Kebijakan Publik di Universitas Borobudur Jakarta, Sabtu (11/10/2025).
Ketua MPR ke-15 dorong penyederhanaan regulasi nasional untuk perkuat arah politik hukum Indonesia
Bamsoet menyoroti data Kementerian Hukum yang mencatat lebih dari 42.000 peraturan pusat dan 480.000 peraturan daerah hingga 2024. Banyak di antaranya dibuat tanpa koordinasi dan evaluasi, menyebabkan tumpang tindih kebijakan serta ketidakpastian hukum. “Dalam politik hukum yang sehat, regulasi dibuat untuk memberi arah dan kepastian. Tapi dalam praktik kita, regulasi justru sering menimbulkan kebingungan,” katanya. Ia mencontohkan sektor investasi dan lingkungan hidup yang kerap terhambat karena peraturan yang tidak selaras antara pusat dan daerah.
Untuk mengatasi hal itu, Bamsoet mendorong reformasi hukum nasional melalui penyederhanaan dan harmonisasi regulasi secara menyeluruh. Menurutnya, pemerintah, DPR, dan lembaga yudikatif harus membangun mekanisme regulatory review berkala agar setiap aturan tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat. “Kalau hukum kehilangan arah, kebijakan publik akan kehilangan kecepatan. Penyederhanaan regulasi adalah agenda strategis politik hukum nasional. Hukum tidak boleh menjadi penghambat pembangunan, tapi harus menjadi motor perubahan dan kesejahteraan,” tegas Bamsoet. (BSN-01)
