JAKARTA, BAMSOETNEWS.COM — Ketua MPR RI ke-15, Bambang Soesatyo, menyatakan bahwa sistem demokrasi Indonesia saat ini berada dalam ancaman serius akibat praktik politik transaksional dan menguatnya cengkeraman oligarki. Dosen tetap di beberapa universitas ini menegaskan bahwa pasca-reformasi, politik Indonesia ditandai dengan ciri-ciri seperti transaksi kekuasaan, politik uang, dan pembagian jabatan, yang menyebabkan demokrasi kehilangan roh ideologisnya, terutama sebagai perwujudan Demokrasi Pancasila. Menurut pria yang akrab disapa Bamsoet ini, kondisi tersebut telah menjauhkan Indonesia dari nilai Sila Keempat Pancasila, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, karena praktik politik kini lebih didorong oleh kepentingan pragmatis dan bukan musyawarah yang berlandaskan moral dan tanggung jawab.
Bamsoet Soroti Biaya Politik Mahal sebagai Pemicu Dominasi Pemodal dalam Kekuasaan
Bamsoet, yang juga anggota Komisi III DPR, menyoroti tingginya biaya politik di Indonesia sebagai akar masalah yang memperparah situasi. Ia memaparkan bahwa biaya yang sangat tinggi, dengan perkiraan mencapai Rp20 miliar hingga Rp100 miliar untuk kepala daerah dan Rp5 miliar hingga Rp50 miliar untuk kursi DPR, memaksa calon pemimpin untuk mencari sponsor finansial. Struktur politik yang mahal ini secara otomatis mengubah demokrasi menjadi ‘ladang investasi’ bagi para pemodal, di mana imbalan yang diminta sponsor berupa proyek, proteksi, atau jabatan. Fenomena inilah, jelasnya saat mengajar mata kuliah “Pancasila” di Universitas Borobudur, yang kemudian melahirkan sistem kekuasaan yang dikendalikan oleh segelintir orang yang memiliki kekuatan ekonomi dan finansial.
Mantan Ketua DPR ke-20 ini menekankan bahwa untuk mengembalikan Demokrasi Pancasila pada jalurnya, diperlukan langkah-langkah konkret seperti reformasi pendanaan politik dan pembenahan internal partai. Negara, kata Bamsoet, harus menanggung sebagian biaya operasional partai politik agar tidak lagi bergantung pada konglomerat atau kelompok bisnis, sekaligus mewajibkan partai melakukan kaderisasi transparan dan membangun program berbasis kepentingan rakyat. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga independensi partai, termasuk dengan idealnya pengurus partai politik tidak merangkap jabatan eksekutif, guna menghindari kaburnya batas loyalitas antara partai dan pemerintah, serta memastikan bahwa kepemimpinan berlandaskan kebijaksanaan dan bukan hanya kekuasaan. (BSN-01)
