Penembakan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia: Pemerintah Didesak Usut Tuntas

Date:

Share post:

JAKARTA, BAMSOETNEWS.COM — Insiden penembakan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) di perairan Tanjung Rhu, Malaysia, memicu perhatian luas dari publik dan berbagai pemangku kepentingan di Indonesia. Tragedi yang terjadi pada Jumat (24/1/2025) pukul 03.00 waktu setempat ini menewaskan satu orang PMI asal Riau dan melukai empat lainnya. Peristiwa ini mengundang kecaman keras dari berbagai pihak dan mendorong pemerintah Indonesia untuk segera mengambil tindakan tegas.

Pemerintah Diminta Bentuk Tim Investigasi

Anggota Komisi I DPR RI Soleh mendesak pemerintah Indonesia membentuk tim investigasi guna mengusut tuntas kasus penembakan ini. Menurutnya, keadilan bagi para korban hanya bisa ditegakkan melalui upaya diplomasi yang efektif dan kerja sama lintas instansi.

“Pemerintah Indonesia harus bekerja keras mengusut tuntas kasus ini. Semua instansi terkait, termasuk Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Polri, dan TNI, harus segera berkoordinasi,” ujar Soleh dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (28/1/2025).

Soleh juga menekankan pentingnya pengiriman nota diplomatik kepada pemerintah Malaysia untuk meminta klarifikasi atas insiden tersebut. “Melalui jalur diplomasi, pemerintah harus memastikan Malaysia terbuka dan tidak menutup-nutupi fakta,” tambahnya.

Pendampingan Hukum dan Pemulangan Korban

Selain investigasi, Soleh mendesak pemerintah memberikan pendampingan hukum kepada para korban serta memulangkan jenazah korban tewas dan korban luka ke tanah air. “Ini menjadi tanggung jawab moral dan hukum pemerintah untuk memastikan hak-hak PMI terlindungi,” tegasnya.

Kecaman dan Dorongan Langkah Diplomatik

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad turut mengecam keras penembakan ini. Ia memastikan DPR akan segera memanggil Kemenlu dan KP2MI untuk mendapatkan laporan dan langkah yang akan diambil terkait insiden tersebut.

“Kami mendorong Kemenlu dan KP2MI untuk melakukan langkah diplomatik guna mengungkap insiden ini secara tuntas dan transparan,” ujar Dasco. Ia juga meminta Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur segera mengirim nota diplomatik kepada pemerintah Malaysia.

Penggunaan Kekuatan Berlebihan

Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Christina Aryani menyoroti dugaan penggunaan kekuatan berlebihan (excessive use of force) oleh Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) dalam insiden ini.

“KemenP2MI mendesak pemerintah Malaysia untuk mengusut tuntas peristiwa ini dan mengambil tindakan tegas terhadap petugas patroli APMM jika terbukti melanggar,” tegas Christina dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (26/1/2025).

Christina memastikan koordinasi terus dilakukan untuk memberikan pendampingan hukum kepada korban, memulangkan jenazah, dan memastikan korban luka mendapat perawatan medis optimal.

Evaluasi Perlindungan PMI

Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menekankan perlunya evaluasi terhadap mekanisme penempatan PMI untuk mencegah terulangnya tragedi serupa. “Regulasi terkait, seperti UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, harus dievaluasi untuk memastikan pelaksanaannya di lapangan lebih efektif,” ujarnya.

Nurhadi juga mendorong adanya penguatan regulasi, peningkatan kesadaran calon PMI tentang hak-hak mereka, serta pembentukan sistem pengaduan yang efektif.

Momentum Perbaikan Hubungan Bilateral

Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menegaskan bahwa pemerintah Malaysia harus menunjukkan transparansi dalam menyelesaikan kasus ini. “Kita harus memastikan insiden ini tidak mengganggu hubungan baik kedua negara,” kata Amelia.

Ia juga menambahkan bahwa kejadian ini dapat menjadi momentum untuk meningkatkan perlindungan terhadap PMI serta mendidik masyarakat agar bekerja ke luar negeri melalui jalur resmi guna menghindari risiko serupa.

Kesimpulan dan Tindakan Lanjutan

Kasus penembakan PMI di Malaysia menjadi pengingat pentingnya perlindungan terhadap warga negara Indonesia di luar negeri. Langkah-langkah diplomatik, investigasi transparan, dan evaluasi mekanisme perlindungan PMI harus segera dilakukan. Pemerintah juga perlu memberikan dukungan penuh kepada para korban dan keluarganya serta memastikan tragedi serupa tidak terulang di masa depan.

Peristiwa ini tidak hanya menyentuh sisi kemanusiaan tetapi juga menuntut peningkatan kerja sama antarnegara dalam melindungi hak-hak pekerja migran, yang menjadi salah satu elemen penting dalam hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia. (BSN-01)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

spot_img

Berita Terkait

Prabowo Ditetapkan Kembali Maju di Pilpres 2029 oleh Gerindra

BOGOR, BAMSOETNEWS.COM ---  Partai Gerindra secara resmi mengumumkan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan kembali maju sebagai calon presiden...

Revitalisasi Institusi Negara: Menegakkan Hierarki Kepemimpinan Nasional

JAKARTA, BAMSOETNEWS.COM -- Ketika ada ‘raja kecil’ yang melawan kebijaksanaan pemerintah menerapkan efisiensi anggaran, perlawanan itu menjadi indikator...

Bamsoet Dukung Permanensi KIM: Perkuat Persatuan dan Stabilitas Nasional

JAKARTA, BAMSOETNEWS.COM --- Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo (Bamsoet), mengapresiasi inisiatif Presiden Prabowo Subianto yang menggelar...

Bamsoet Dukung Prabowo Maju di Pilpres 2029-2034: Keputusan Strategis untuk Indonesia

JAKARTA, BAMSOETNEWS.COM -- Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet), menyambut baik hasil Kongres Luar Biasa (KLB)...