Respons

Kemenkeu Didorong untuk Sosialisasikan Kebijakan Pencadangan Belanja

299
×

Kemenkeu Didorong untuk Sosialisasikan Kebijakan Pencadangan Belanja

Sebarkan artikel ini
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (DOKUMEN MPR RI)

JAKARTA (20/2/2023), BAMSOETNEWS.COM — Pemerintah melakukan kebijakan pencadangan belanja atau automatic adjustment kementerian lembaga (K/L) yang diblokir sementara pada pagu belanja tahun anggaran 2023. Terkait hal ini Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu), menyosialisasikan kebijakan tersebut kepada seluruh K/L, utamanya tujuan dari kebijakan tersebut yang diperuntukkan untuk kesiapan menghadapi kondisi ketidakpastian ekonomi global dan gejolak geopolitik di tahun 2023.

“Kemenkeu, dalam mengimplementasikan kebijakan automatic adjustment, agar mengawasi realisasi anggaran seluruh K/L, sehingga benar-benar memblokir sebagian dari anggaran yang belum prioritas dilaksanakan di awal tahun. Selain memastikan realisasi anggaran K/L diprioritaskan untuk terlebih dahulu melakukan belanja yang benar-benar penting,” kata Bamsoet di Jakarta, Senin (20/2/2023).

Kemenkeu juga didorong untuk meminta seluruh K/L memetakan kebutuhan belanja dan program-program prioritas yang akan dilakukan di awal tahun, agar meskipun kebijakan automatic adjustment dilaksanakan, tidak mengganggu atau menghambat kinerja K/L. Dengan demikian, capaian atau sasaran program masing-masing K/L tetap dapat terlaksana dan tercapai.

“Kemenkeu diminta untuk memastikan seluruh K/L memiliki ketahanan untuk antisipasi, apabila harus dilakukan perubahan dalam menghadapi dampak ketidakpastian perekonomian global di tahun 2023, tanpa harus mengganggu target kinerja dari masing-masing K/L,” tandas Bamsoet. (PERS RILIS MPR RI)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *