Presiden Prabowo Subianto blak-blakan mengungkap keanehan data ekonomi RI: ekonomi tumbuh 5% tiap tahun tapi kemiskinan naik dan kelas menengah ambrol.
Presiden Prabowo Subianto secara terbuka mengungkapkan kegelisahannya mengenai kondisi riil perekonomian nasional saat ini. Prabowo menyebut ada ketidakselarasan atau anomali besar antara angka pertumbuhan ekonomi di atas kertas dengan tingkat kesejahteraan nyata yang dirasakan oleh masyarakat luas.
Hal tersebut disampaikannya secara langsung saat menghadiri penutupan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) di Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Selasa (23/6/2026).
“Bahwa selama 7 tahun belakangan ini dikatakan bahwa ekonomi kita tumbuh 5% tiap tahun. 7 tahun kali 5 berarti 35%, logikanya selama 7 tahun Indonesia tambah kaya 30% atau 35%. Tapi kenyataannya, itu yang saya katakan saya merasa ditohok waktu saya jadi presiden. Ini data muncul katakanlah 2 bulan setelah jadi presiden. Kenyataannya bahwa setelah 7 tahun tumbuh 5%, masak penduduk miskin bertambah?” ujar Presiden Prabowo di hadapan para ulama.
Soroti Fenomena Kelas Menengah yang Ambrol
Prabowo mengaku terkejut mendapati fakta dari data yang ia terima dua bulan pasca-menjabat sebagai orang nomor satu di Indonesia. Bukannya naik kelas, kelompok masyarakat kelas menengah yang sebelumnya sudah berhasil lepas dari jerat kemiskinan justru dilaporkan merosot kembali.
Presiden menilai kondisi ini membuktikan bahwa kue pertumbuhan ekonomi selama hampir satu dekade terakhir tidak terdistribusi secara merata, melainkan hanya dinikmati oleh segelintir kelompok elit atau pengusaha tertentu saja. Prabowo menegaskan ketimpangan ini sangat bertolak belakang dengan cita-cita luhur proklamasi kemerdekaan Indonesia.
Tabel Perbandingan Logika Makro vs Fakta Riil Perekonomian RI Menurut Presiden Prabowo
| Indikator Aspek | Logika Teori / Data Makro | Fakta Lapangan (Kondisi Riil Masyarakat) |
| Pertumbuhan Ekonomi | Konsisten tumbuh di kisaran 5% setiap tahun. | Hanya dinikmati dan berputar di segelintir orang saja. |
| Kekayaan Negara | Akumulasi 7 tahun membuat negara tambah kaya sekitar 35%. | Tidak selaras dengan peningkatan kesejahteraan rakyat bawah. |
| Kelompok Miskin | Logikanya menurun seiring melesatnya ekonomi. | Angka penduduk miskin justru mengalami kenaikan. |
| Kelas Menengah | Logikanya bertambah kuat dan meluas. | Banyak yang rentan dan turun kelas mendekati garis kemiskinan. |
Analisis: Refleksi “Kekayaan yang Semu” dan Perlunya Perubahan Struktural
Pernyataan lugas Presiden Prabowo di Madura ini menjadi alarm keras sekaligus angin segar bagi arah kebijakan ekonomi Indonesia ke depan:
1. Pengakuan Berani Atas Fenomena “Pertumbuhan Tanpa Pemerataan”
Selama ini, masyarakat bawah dan kelas menengah sering mengeluhkan sulitnya mencari lapangan kerja dan mahalnya harga kebutuhan pokok, meskipun pemerintah selalu membanggakan pertumbuhan ekonomi makro di angka 5%. Dengan menyebut dirinya “merasa ditohok” oleh data tersebut, Prabowo menunjukkan sikap yang realistis dan berpihak pada kebenaran data lapangan. Ini merupakan pengakuan bahwa indikator PDB (Produk Domestik Bruto) yang tinggi tidak ada gunanya jika kekayaan tersebut terpusat pada segelintir konglomerat (trickle-down effect yang gagal).
2. Ancaman Serius Kerentanan Kelas Menengah Indonesia
Poin krusial yang disorot oleh Presiden adalah turunnya kelas menengah. Di Indonesia, kelompok kelas menengah adalah motor penggerak konsumsi domestik. Ketika mereka “turun kelas” karena PHK, ketiadaan kepastian kerja, atau minimnya jaring pengaman sosial, daya beli nasional otomatis akan lumpuh. Ini menjelaskan mengapa pasar domestik terasa lesu belakangan ini.
3. Sinyal Evaluasi Total Kebijakan dan Reformasi Sistem Ekonomi
Dengan penegasan bahwa sistem saat ini tidak sesuai dengan cita-cita proklamasi, pembaca dan pelaku usaha di Indonesia dapat mengantisipasi bahwa di masa kepemimpinannya, Prabowo kemungkinan besar akan melakukan perombakan atau reformasi struktural. Kebijakan ekonomi ke depan diprediksi akan lebih bergeser ke arah ekonomi kerakyatan, penguatan sektor UMKM, pengetatan pajak bagi korporasi raksasa, serta pembenahan subsidi agar lebih tepat sasaran guna menahan laju angka kemiskinan. Source
