JAKARTA (1/12/2023), BAMSOETNEWS.COM — Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus melakukan penyelidikan dengan seksama dugaan kebocoran data Daftar Pemilih Tetap (DPT), agar tidak mengganggu pelaksanaan Pemilu 2024. Kemudian hasil penyelidikannya disampaikan kepada publik secara terbuka dan transparan.
“Dugaan kasus kebocoran data di situs KPU harus menjadi perhatian serius bagi lembaga penyelenggara pemilu itu untuk segera berbenah diri, serta memaksimalkan kinerja dan teknologi yang dipakai. KPU harus memastikan keamanan data pemilih bisa terjaga dengan baik sehingga tak bisa diretas oleh siapa pun,” kata Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus dalam pernyataan yang diterima di Jakarta, Jumat (1/12/2023).
Guspardi juga meminta agar KPU memiliki mekanisme pencegahan terkait perlindungan data pemilih, termasuk metode yang digunakan dalam memproteksi kerahasiaan data. “Jangan sampai kejadian peretasan justru menimbulkan perdebatan di masyarakat dan membuat kredibilitas KPU menjadi tercoreng,” ujarnya.
Guspardi pun merasa heran sekaligus prihatin mendengar kabar dugaan kebocoran data pribadi yang sifatnya rahasia dan berharga bisa bocor di dunia maya. Untuk itu, dia mengaku khawatir apabila dugaan kebocoran data tersebut benar adanya. “Kalau IT KPU bisa dijebol untuk mencuri DPT, maka hasil pemilu nantinya dikhawatirkan rentan dimanipulasi,” ucap dia.
Pada Rabu (29/11/2023), KPU menggandeng tim dari Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri hingga Badan Intelijen Negara (BIN) untuk mendalami laporan terkait dugaan kebocoran data Pemilu 2024 di situs kpu.go.id.
“Kami masih memastikan apakah informasi itu benar atau tidak. Kami bekerja sama dengan tim yang selama ini sudah ada, yaitu tim dari KPU, tim Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), kemudian dari tim cyber crime Mabes Polri, dan juga BIN dan Kemenkominfo,” kata Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari di Istana Kepresidenan, Jakarta.
KPU pada Selasa (28/11/2023) mengatakan telah menerima informasi terkait dugaan pembobolan data yang dilakukan peretas bernama Jimbo, yang mengklaim berhasil meretas situs KPU dan mengakses data pemilih dari situs tersebut. (ANTARA)
