JAKARTA (17/2/2023), BAMSOETNEWS.COM — Perkawinan anak menjadi salah satu isu pembangunan sumber daya manusia (SDM) di Indonesia. Terlebih, saat ini kasus kawin muda atau perkawinan anak masih sering terjadi, bahkan salah satunya berdampak pada tingginya risiko stunting.
Terkait hal tersebut, Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta pemerintah pusat, melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) bekerja sama dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), serta Kantor Urusan Agama untuk membahas jalan keluar dari perkawinan anak secara komprehensif, agar UU Perkawinan dapat berlaku secara efektif. Juga meminta KUA menolak setiap pengajuan pernikahan yang belum memenuhi usia perkawinan, sebagaimana diatur dalam UU.
“Untuk itu instansi terkait agar membuat program-program yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mencegah perkawinan usia anak, sehingga masyarakat, utamanya orang tua dapat membantu mengarahkan anak mereka untuk menikah di usia yang sudah matang. Juga anak dapat memahami baik buruknya menikah di usia dini,” kata Bamsoet di Jakarta, Jumat (17/2/2023).
Bamsoet meminta DPR dan DPRD untuk melakukan pemantauan terhadap implementasi dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang salah satu pasalnya menyatakan batas usia minimal untuk menikah bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun, sehingga ketentuan tersebut menjadi dasar bagi KUA untk memberikan izin menikahkan, dan masyarakat harus mematuhi karena masyarakat dianggap tau UU sesuai asas perundang-undangan yang berlaku.
“Meminta instansi terkait berkomitmen dalam melaksanakan UU No 16 tahun 2019 disamping memenuhi hak-hak dan perlindungan anak, termasuk dalam pengembangan diri mereka, agar mereka memiliki masa depan yang cerah bagi nusa dan bangsa,” tambahnya.
Selain itu pemerintah agar melakukan upaya yang solutif dan bersifat preventif dalam menangani polemik kawin muda dan perkawinan anak, dikarenakan persoalan kawin muda dan perkawinan pada anak masih menjadi tantangan baik secara antropologi maupun secara adat, pencegahan perkawinan usia anak tersebut berkorelasi dengan percepatan penurunan tengkes di Indonesia yang akan berkaitan dengan isu pembangunan SDM di Indonesia. (PERS RILIS MPR RI)
