JAKARTA (20/1/2023) — Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu), meningkatkan performa dari pengelolaan utang, sehingga utang benar-benar mampu mencapai sasaran atau target yang tepat. Selain itu, jumlah utang agar tetap diawasi, sehingga masih dalam batas aman, wajar, juga terkendali, serta melakukan diversifikasi portofolio secara optimal.
Penegasan ini, terkait dengan yang disampaikan Kemenkeu, yang menyebutkan laporan utang Pemerintah Indonesia menembus Rp7.733,99 triliun pada tahun 2022, dengan rasio terhadap produk domestik bruto (PDB) 39,57%.
“Kemenkeu agar mewaspadai berbagai risiko yang berpotensi meningkatkan biaya pinjaman (cost of borrowing), seperti pengetatan likuiditas global dan dinamika kebijakan moneter negara maju,” kata Bamsoet di Jakarta, Jumat (20/1/2023).
Kemenkeu, menurut Bamsoet, supaya memerhatikan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap besaran jumlah utang. Di antaranya seperti transaksi pembiayaan berupa penerbitan dan pelunasan surat berharga negara (SBN), penarikan dan pelunasan pinjaman, dan perubahan nilai tukar. Hal-hal tersebut agar dapat lebih menjadi perhatian pemerintah, untuk tetap menjaga besaran jumlah utang pemerintah.
“Kemenkeu diminta berkomitmen dalam melakukan pengelolaan utang secara hati-hati, khususnya dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan utang yang mengacu pada peraturan perundangan dalam kerangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” tandas Bamsoet. (PERS RILIS MPR RI)
